106+ Kumpulan Contoh Judul Skripsi Hukum Tata Negara (Terbaru)

Riverspace.org – Setelah sebelumnya saya berikan kumpulan judul skripsi PAUD, kali ini saya akan memberikan judul skripsi hukum tata negara. Sebab banyak sekali pembahasan menarik yang bisa diangkat menjadi judul skripsi untuk menyelesaikan tugas akhir.

Tugas akhir berupa skripsi memang sangat penting bagi mahasiswa semester akhir untuk bisa mendapatkan gelar skripsi. Sebab tanpa adanya skripsi sebagai tugas akhir, mahasiswa tidak akan bisa mendapatkan gelar sarjana.

Namun di dalam penyusunan skripsi, tidak jarang juga mahasiswa yang melakukan revisian tugas skripsinya. Maka dari itu, sangat penting menyusun skripsi yang menarik dengan bahasa yang mudah dipahami.

Penasaran dengan berbagai judul menarik yang saya berikan? Yuk langsung saja simak contoh judul skripsi tentang hukum tata negara dibawah ini!

Judul Skripsi Hukum Tata Negara Normatif

Referensi pertama yang akan saya berikan untuk kalian tentang skripsi hukum tata negara adalah berkaitan soal normatif. Berikut contoh judul skripsi hukum tata negara normatif yang mudah dan menarik untuk digunakan: 

1. Efektivitas Pemberlakuan Asas Non Diskriminasi Didasarkan Gatt/Wto Agreement Dalam Kebijakan Program Moral Nasional Indonesia. 
2. Fungsi Serta Peranan Badan Perwakilan Dalam Sistem Ketatanegaraan (Analisis Kritis Terhadap Perjalanan Demokrasi di Indonesia).
3. Pengawasan Preventif Dalam Pengelolaan Lingkungan (Studi Kasus Pada Pola Pengolahan Pupuk Phonska Pada Aneka Kimia).
4. Analisis Sistem Pengawasan DPRD Kota Surabaya Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Walikota Surabaya Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
5. Perananan Pegawai Negeri di Dalam Keanggotaan DPRD (Studi Kasus di DPRD Kota X).
6. Analisis Kedudukan Hukum Dan Perlindungan Hukum Pegawai Perusahaan Negara (Studi Di PT Semen Gresik).
7. Pelaksanaan Sistem PHK Berdasarkan Uu No 12 Th 1964 (Studi di Kantor Departemen Tenaga Kerja Jawa Timur).
8. Dampak Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kelurahan Xx Kecamatan X Kabupaten Surabaya.
9. Pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 8 Th 90 Tentang Pembinaan LSM (Studi Kasus di Kantor Sospol Kota X).
10. Pelaksanaan Pendidikan Profesional Pada SMA Berdasarkan Uu No 2/89 Di Kota Semarang.
11. Pelaksanaan Perda No 6 Th 1977 Tentang Kebersihan, Kerapian, Keindahan, Kesehatan, Ketertiban, Dan Keamanan  Dalam Rangka Menciptakan Kebersihan Lingkungan di Kabupaten Bojonegoro.
12. Kebijaksanaan Pemerintah Dalam Penataan Trayek Angkutan Umum Bus, Non Bus Dan Angkutan Barang di Kabupaten Bojonegoro.
13. Hubungan Kerja Cabang Dinas Perindustrian Propinsi Dati I Jawa Tengah Dengan Kantor Departemen Perindustrian di Kabupaten X.
14. Analisis Dampak Kependudukan di Dalam Sistem Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Tuban.
15. Pelaksanaan Peraturan Daerah No 6 Th 92 Ttg Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Dalam Upaya Menunjang Pembangunan Lingkungan Perkotaan di Kabupaten Bojonegoro.
16. Kedudukan Tugas Dan Fungsi Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan Dalam Menghadapi Masalah Ketenagakerjaan.
17. Analisis Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Hak Angket DPR Ri Dalam Pengawasan Pelaksanaan Pemerintahan yang Benar.
18. Analisis Peranan Biro Keuangan Dalam Mempertanggungjawabkan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Provinsi Jawa Tengah.
19. Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila di Pt. Tiga Putra Bojonegoro.
20. Analisis Kontribusi DPRD Dalam Rangka Melaksanakan Fungsi Anggaran Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Apbd) Kabupaten Tuban Periode Tahun 2020-2022.

Judul Skripsi Hukum Tata Negara Tentang Desa

Setelah saya berikan judul skripsi tentang hukum negara normatif, selanjutnya judul yang berkaitan tentang desa. Berikut ini kumpulan judul skripsi hukum tata negara tentang desa yang menarik untuk digunakan:

1. Pengaruh Pengawasan Inspektorat Wilayah Kabupaten Terhadap Pembangunan Desa di Kec. A, Kec. AB, Kec. D, Kabupaten Bojonegoro.
2. Analisis Peranan Kepala Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut UU No 32 Th 2004 Tentang Pemerintahan Desa di Desa GB Kabupaten Tuban.
3. Penggunaan Tanah Eks Bengkok Setelah Peralihan Sistem Pemerintahan Desa Menjadi Kelurahan (Studi Kasus di Kabupaten Semarang).
4. Arti Pentingnya Pemilu Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa di Daerah X Kabupaten Blitar.
5. Peranan Lembaga Musyawarah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Daerah GB Kabupaten Lamongan.
6. Kerja Sama Pemerintah Desa Dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi Kasus Desa B Kec. GB Kabupaten TD).
7. Peranan Pemerintah Desa Dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa AB Provinsi TD.
8. Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa di Desa B Kec. GB Kab. D Berdasarkan Uu No 22 Th 1999.
9. Peranan Lurah Dalam Sistem Pemerintahan Desa Di Desa A Kec. AB Kab. D (Studi Perbandingan Uu No 5 Th 1979 Dg Uu No 22 Th 1999).
10. Pengaruh Pengawasan Inspektorat Wilayah Kabupaten Terhadap Pembangunan Desa di Kecamatan A, Kecamatan B, Kecamatan GB Kabupaten TD.
11. Peranan Kepala Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Uu No 32 Th 2004 Tentang Pemerintahan Desa di Desa AB Kecamatan D Kabupaten GB.
12. Penggunaan Tanah Eks Bengkok Setelah Peralihan Sistem Pemerintahan Desa Menjadi Kelurahan (Studi Kasus Di Kabupaten XX) .
13. Analisis Arti Pentingnya Pemilu Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa di Daerah GB Kabupaten Bojonegoro.
14. Peranan Lembaga Musyawarah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Daerah GB Kabupaten Tuban.
15. Kerjasama Pemerintah Desa Dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi Kasus Desa A Kecamatan AB Kabupaten Mojokerto).

Baca Juga: Contoh Judul Skripsi Pendidikan

Judul Skripsi Hukum Tata Negara Tentang Perda

Setelah judul skripsi hukum tata negara tentang desa, ada yang tidak kalah menarik yang bisa digunakan yakni tentang perda atau peraturan daerah. Banyak sekali berbagai judul skripsi menari yang bisa kalian gunakan sebagai bahan dalam menyelesaikan tugas akhir sebagai berikut:

1. Peranan Dinas Pengelola Keuangan Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten GB.
2. Implementasi Retribusi Pelayanan Izin Praktik Tenaga Keperawatan Dalam Sistem Keuangan Daerah di Kabupaten AB.
3. Pengaruh Realisasi Peraturan Daerah No 2 Th 1998 Tentang Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten B.
4. Peranan DPRD Provinsi Jawa Tengah Dalam Pembentukan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Menurut Uu No 22 Th 1999.
5. Peran Pengawasan Masyarakat Terhadap Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Malang.
6. Peran Pengawasan Masyarakat Terhadap Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro.
7. Pelaksanaan UU No 22 Th 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Tuban).
8. Pelaksanaan Tugas Dan Pengawasan Daerah Kabupaten Magelang Setelah Berlakunya Uu No 22/99 Tentang Pemerintah Daerah.
9. Peranan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Dalam Pembangunan Pariwisata Berwawasan Lingkungan.
10. Peranan Dprd Periode 2004-2009 Dalam Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Lamongan (Studi Tentang Partisipasi Publik Dalam Pemerintahan Daerah).
11. Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Surabaya Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Kota Surabaya (Studi Komparatif Sebelum dan Sesudah Setelah Uu No 22 Th 1999).
12. Respon Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Langsung Kepala Daerah di Kabupaten Mojokerto.
13. Kegunaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah Dalam Menunjang Pembangunan Fisik Daerah.
14. Kedudukan Bupati Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah (Studi Komparatif Menurut Uu No 5 Th 1974 Dengan Uu No 22 Th 1999).
15. Peranan Badan Petimbangan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bojonegoro.
16. Peran DPRD Dalam Dinamika Politik Pada Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Uu No 22 Th 1999 (Studi Kasus DPRD Kabupaten Lamongan).
17. Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dalam Sistem Keuangan Daerah di Kabupaten Malang.
18. Peranan Lembaga Musyawarah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Daerah Tk Ii Yogyakarta.
19. Peranan Bappeda Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah di Kotamadya GB.
20. Arti Pentingnya Pemilu Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Di Daerah Tk Ii Kabupaten Ngawi.

Judul Skripsi Hukum Tata Negara Tentang Pemilu

Satu lagi judul skripsi hukum tata negara yang menarik setelah tentang desa dan perda adalah berkaitan dengan pemilu. Kalian bisa menemukan banyak sekali pembahasan yang bisa digunakan sebagai judul skripsi seperti berikut ini:

1. Tinjauan Ketatanegaraan Pelaksanaan Pemilukada Serentak Dalam Penyelenggaraan Demokrasi di Indonesia (Studi Pada Kpud Kabupaten D).
2. Analisis Tingkat Efisiensi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
3. Pelaksanaan Sistem Pemilukada Dalam Implikasi Pertanggungjawaban Terhadap Pemerintah Ditinjau Dari Undang-Undang Pemerintah Daerah yang Berlaku di Indonesia.
4. Analisis Terhadap Sistem Proporsional Terbuka Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Tinjauan Yuridis Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Dalam Menjaga Kemandirian, Integritas Dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilihan Umum.
6. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah.
7. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor XXX Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Analisis Terhadap Wewenang Pengadilan Tata usaha Negara Dalam penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah.
9. Tinjauan Terhadap Adanya Sistem Multi Partai dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia Pasca Reformasi.
10. Penerapan Electronic Voting Sebagai Perwujudan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia.
11. Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Umum.
12. Pemberlakuan Ktp-E Sebagai Syarat Partisipasi Politik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Fiqh Siyasah Pada Pemilukada Tulungagung 2018 (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten GB).
13. Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Surabaya Dalam Pemilihan Presiden 2009 Menurut Uu No. 42 Tahun 2008.
14. Efisiensi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilukada Oleh Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi.
15. Pandangan Yuridis Terhadap Posisi Dan Wewenang KPU Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 1999 [Analisis Studi Uu No. 3 Tahun 1999].

Contoh Judul Skripsi Hukum Tata Negara

Setelah berbagai bidang judul skripsi tentang hukum tata negara yang saya berikan diatas, jika masih kurang tenang saja ya. Disini saya sudah menyediakan lagi daftar contoh judul skripsi yang masih satu topik dengan pembahasan.

Berikut berbagai daftar contoh judul skripsi tentang hukum tata negara yang menarik dan mudah untuk digunakan:

1. Proses Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah (Studi di Kotamadya di AB Tahun 2021).
2. Kedudukan Pegawai Negeri di Dalam Keanggotaan DPRD (Studi Kasus Pada DPRD Kotamadya Dati di A Tahun 2021).
3. Kedudukan Hukum Dan Perlindungan Hukum Pegawai Perusahaan Negara (Studi di PT TD (Persero).
4. Pelaksanaan PHK Berdasarkan UU No 12 Tahun 1964 (Studi di Kantor Departemen Tenaga Kerja Kota B Tahun 2021).
5. Efektifitas Izin Mendirikan Bangunan di Kelurahan A, Kec. AB, Kabupaten TD.
6. Pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 8 Tahun 90 Tentang Pembinaan LSM (Studi di Kantor Sospol Kodya BD Tahun 2021).
7. Pelaksanaan Pendidikan Profesional Pada SMA Berdasarkan Uu No 2/89 di Kodya Dati di Yogyakarta.
8. Pelaksanaan Perda No 6 Tahun 1977 Tentang Kebersihan, Kerapian, Keindahan, Kesehatan, Ketertiban, Dan Keamanan Dalam Rangka Menciptakan Kebersihan Lingkungan di Kabupaten Bojonegoro.
9. Kebijaksanaan Pemerintah Dalam Penataan Trayek Angkutan Umum Bus, Non Bus Dan Angkutan Barang di Kabupaten Cimahi.
10. Hubungan Kerja Cabang Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Timur Dengan Kantor Departemen Perindustrian di Kabupaten GB.
11. Dampak Kependudukan Di Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Magelang.
12. Pelaksanaan Peraturan Daerah No 6 Tahun 92 Tentang Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Dalam Upaya Menunjang Pembangunan Lingkungan Perkotaan di Kabupaten Ngawi.
13. Kedudukan Tugas Dan Fungsi Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Tuban Dalam Menghadapi Masalah Ketenagakerjaan.
14. Efektifitas Pelaksanaan Hak Angket DPR Ri Dalam Pengawasan Pelaksanaan Pemerintah.
15. Peranan Biro Keuangan Dalam Mempertanggungjawabkan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Provinsi Jawa Timur.

Baca Juga: Contoh Judul Skripsi Hukum Pidana

Kumpulan Judul Skripsi Hukum Tata Negara

Tambahan referensi terakhir yang saya berikan kali ini adalah kumpulan berbagai macam judul skripsi hukum tata negara dari banyak bidang. Berikut judul-judul skripsi menarik yang bisa kalian gunakan:

1. Penerapan Asas Non Diskriminasi Berdasarkan Gatt/Wto Agreement Dalam Kebijakan Program Mobil Nasional Indonesia. 
2. Fungsi dan Peranan Badan Perwakilan Dalam Sistem Ketatanegaraan (Tinjauan Kritis Terhadap Perjalanan Demokrasi di Indonesia).
3. Pengawasan Preventif Dalam Pengelolaan Lingkungan (Studi Kasus Pada Pola Pengolahan Limbah Air PD X). 
4. Kedudukan Hukum dan Perlindungan Hukum Pegawai Perusahaan Negara (Studi di PT GB (Persero).
5. Pelaksanaan Sistem PHK Berdasarkan UU No 12 Th 1964 (Studi di Kantor Departemen Tenaga Kerja Surabaya).
6. Efektifitas Izin Mendirikan Bangunan di Kelurahan A, Kec. AB, Kotamadya TD.
7. Pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 8 Th 90 Ttg Pembinaan Lsm (Studi di Kantor Sospol Kodya Xx).
8. Pelaksanaan Pendidikan Profesional Pada Sma Berdasarkan Uu No 2/89 di H. 
9. Pelaksanaan Perda No 6 Th 1977 Ttg Kebersihan, Kerapian, Keindahan, Kesehatan, Ketertiban, dan Keamanan  Dalam Rangka Menciptakan Kebersihan Lingkungan di Kabupaten TD.
10. Kebijaksanaan Pemerintah Dalam Penataan Trayek Angkutan Umum Bus, Non Bus dan Angkutan Barang di Kabupaten GB.
11. Hubungan Kerja Cabang Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Timur Dengan Kantor Departemen Perindustrian di Kab. Xx.
12. Dampak Kependudukan di Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Xx. 
13. Pelaksanaan Peraturan Daerah No 6 Th 92 Ttg Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Dalam Upaya Menunjang Pembangunan Lingkungan Perkotaan di Kab. Xx.
14. Kedudukan Tugas dan Fungsi Kantor Departemen Tenaga Kerja Kab. Xx Dalam Menghadapi Masalah Ketenagakerjaan.
15. Efektifitas Pelaksanaan Hak Angket DPR Ri Dalam Pengawasan Pelaksanaan Pemerintah.
16. Peranan Biro Keuangan Dalam Mempertanggungjawabkan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah di Provinsi Dati I Jawa Timur.
17. Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila di PT Xx. 
18. Peranan DPRD Dalam Rangka Melaksanakan Fungsi Anggaran Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota X Periode Thn 2020-2021.
19. Analisis Terhadap Pasal 68 Ayat 1 Uu No 22 Th 1999 Ttg Pemerintahan Daerah Dlm Kaitannya Dg Keputusan Walikota XX No 14 Th 2001 Ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Kota X.
20. Prosedur Pembayaran Anggaran Pembangunan Melalui Kantor Perbendaharaan Negara XX Ditinjau dari Segi Hukum Administrasi Negara.
21. Analisis Terhadap Posisi dan Fungsi Dprd Menurut Uu No 22 Th 1999 Ttg Pemerintahan Daerah.

Baca Juga: 5 Tips Cara Menentukan Judul Skripsi dengan Mudah dan Menarik

Bagaimana, apakah sudah mendapatkan referensi judul setelah membaca berbagai daftar judul skripsi hukum tata negara diatas? Diharapkan dengan adanya berbagai contoh yang saya berikan di atas semoga dapat membantu dan mempermudah tugas akhir kalian untuk mendapatkan gelar S1.